INILAMPUNGCOM --- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal punya gaya sendiri dalam menata birokratnya. Khusus untuk posisi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, ia memakai gaya mencicil. Tidak serombongan seperti untuk rolling pejabat administrator atau eselon III.
Jika pada 26 Juni 2025 lalu Gubernur Mirza merolling 2 pejabat pimpinan tinggi pratamanya, yaitu Ganjar Jationo menjadi Kepala Diskominfotik dan Achmad Syaifullah ke posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan –alias sekadar lukir jabatan-, Rabu (16/7/2025) siang, Mirza hanya merolling 3 pejabat eselon II-nya saja.
Yaitu Descatama Paksi Moeda dari Kepala Dispora menjadi Sekretaris DPRD, Tina Malinda yang digeser Desca diberi posisi Kepala Biro Administrasi Setdaprov Lampung, dan Meiry Harika Sari dari Kepala BKD diamanahi menjadi Kepala Dispora menggantikan Descatama.
Padahal, menurut penelusuran inilampung.com, awalnya akan dilakukan rolling pada beberapa kepala dinas, apalagi ada yang merangkap jabatan. Seperti Riski Sofyan yang masih memegang posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diberi tugas tambahan sebagai Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Lalu mengapa Gubernur Mirza memakai gaya mencicil dalam merolling pejabat eselon II? Sebuah sumber menyatakan, tidak lain karena terhambat dengan izin yang turun dari Kemendagri.
“Waktu itu, yang turun izinnya memang baru 2, yaitu Ganjar dan Achmad Syaifullah."
Sekarang baru 3 orang itulah. Jadi, ya itulah yang dilantik Gubernur. Usulan lain sudah ada di Kemendagri, tinggal menunggu izin turun aja,” ucap sumber inilampung.com.
Sebelumnya santer diberitakan, rolling kedua untuk pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov Lampung ini akan menyasar banyak posisi. Apalagi sejak jauh-jauh hari, beberapa orang telah mengikuti uji kompetensi (ukom).
Dengan telah dilantiknya Desca, Tina, dan Meiry di posisi barunya, maka tinggal Lukman –Kepala Disdukcapil-, Elvira Umihanni –Kepala Bappeda-, Fitrianita Damhuri –Kepala Dinas PP & PA-, dan Bani Ispriyanto –Kepala Dinas KPTPH, yang belum dirolling.
Diperkirakan, 4 pejabat tersebut akan mengalami pergeseran posisi pada pekan pertama bulan Agustus mendatang. Itu pun bila izin dari Kemendagri telah turun. (kgm-1/inilampung)