INILAMPUNGCOM --- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, Zainal Arifin, SH, MH, menyatakan bahwa berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam sektor perikanan bukanlah “berbisnis”.
Lalu apa? “Melainkan upaya serius dalam memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan layanan publik melalui pengelolaan sumber daya yang lebih produktif,” urai Zainal Arifin, Selasa (24/6/2025) petang, dalam rilisnya yang dikirimkan ke inilampung.com.
Dijelaskan, Pemkab Pesawaran terus berkomitmen mengembangkan sektor unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui sektor perikanan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.
“Jadi perlu diluruskan, bahwa kegiatan-kegiatan perikanan yang masuk dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2023 itu masih merupakan proyeksi. Tarif yang disebutkan belum berlaku, karena infrastruktur dan sarana di Balai Produksi Air Tawar masih dalam tahap pemulihan dan pengembangan,” ungkap Zainal.
Menurut dia, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2022, retribusi dari izin usaha perikanan budidaya tidak lagi menjadi sumber PAD. Oleh karena itu, Pemkab Pesawaran melalui Dinas Perikanan kini fokus pada peningkatan fungsi Balai Produksi Air Tawar di Kecamatan Kedondong sebagai bagian dari strategi jangka menengah dalam membangun potensi perikanan daerah.
“Bukan sekadar cari untung, ini adalah bentuk tanggung jawab daerah untuk memberdayakan potensi lokal dengan pendekatan inovatif. Nantinya, hasil dari pengelolaan ini juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sektor perikanan laut, kata Zainal lagi, Kabupaten Pesawaran belum memiliki fasilitas produksi benih ikan laut, sehingga kegiatan tersebut juga masih dalam tahap proyeksi ke depan. Hal ini memperkuat fakta bahwa apa yang disebut sebagai “bisnis” oleh sebagian pihak, sesungguhnya adalah perencanaan strategis untuk mewujudkan Pesawaran sebagai lumbung perikanan yang berkelanjutan.
Zainal menambahkan, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha kecil di sektor perikanan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan besar ini.
“Kami ingin sektor perikanan ini inklusif, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun kemandirian daerah,” tutupnya. (kgm-1/inilampung)