INILAMPUNGCOM --- Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, Novi Marzani BMY, SSos, punya nyali besar. Tidak terima dirinya dimasukkan sel Lapas Kelas II-B Menggala, diajukanlah gugatan praperadilan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tulang Bawang.
Gugatan praperadilan yang diajukan Novi Marzani tidak lain untuk menguji keabsahan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan dirinya sebagai tersangka perintangan penyidikan yang berujung dimasukkannya ia di salah satu sel Lapas Menggala sejak Kamis, 12 November 2026 lalu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Novi Marzani oleh Kejari Tulang Bawang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan dalam perkara penyimpangan pengelolaan dan aktivitas pengecoran BBM jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107 milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya tahun 2025.
Gugatan praperadilan yang diajukan Novi Marzani didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Menggala pada hari Senin kemarin, 16 November 2026, dan terdaftar dengan nomor register 2/Pid.Pra/2026/PN Mgl.
Dikutip dari be1lampung.com, rencananya sidang perdana praperadilan yang diajukan Novi mulai digelar hari Senin, 23 November 2026, mendatang.
Terkait perkara ini, beberapa waktu lalu Kajari Tuba, Rolando Ritonga, mengatakan, penetapan tersangka terhadap Novi Marzani dilakukan pihaknya setelah penyidik menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada dugaan upaya menghambat proses hukum kasus pengelolaan SPBU tahun 2025.
Diketahui, penyidik sebelumnya telah memeriksa 10 saksi serta mengumpulkan alat bukti berupa dokumen, barang bukti fisik, dan bukti elektronik.
“Dalam proses penyidikan, ditemukan adanya dugaan upaya memengaruhi saksi, menghilangkan alat bukti dan barang bukti, serta tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya diketahui,” kata Rolando, Kamis, 12 November 2026.
Dijelaskan, perkara tersebut bermula dari penyelidikan aktivitas pengecoran BBM jenis solar di SPBU Nomor 24.345.107 yang merupakan milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya
Dari hasil pengembangan, penyidik menduga terdapat tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat pengungkapan perkara tersebut. Kejaksaan kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan khusus terkait dugaan perintangan penyidikan pada 9 November 2026.
Dalam perkara ini, tersangka Novi Marzani dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Penetapan tersangka ini didasarkan pada empat alat bukti, yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, dan barang bukti elektronik,” ujarnya.
Rolando juga meminta masyarakat yang mengetahui praktik pengecoran atau penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara agar memberikan informasi kepada kejaksaan.
Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut penting agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak, khususnya para petani. (zal/inilampung)

