Oleh: M. Shobir Toyyib | Mahasiswa Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan Lampung
Momentum Membangun Kolaborasi.
Silaturahmi dan dialog Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama para rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) se-Provinsi Lampung di Mahan Agung, Selasa kemarin, merupakan momentum penting dalam membangun arah baru pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah (pemda) dan kalangan akademisi, tetapi juga membuka peluang bagi terbentuknya sinergi yang lebih substantif antara kekuatan kebijakan pemerintah, kapasitas intelektual perguruan tinggi, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah program unggulan Pemprov Lampung, termasuk program Desaku Maju yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa sebagai bagian dari kontribusi Lampung menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur juga menyampaikan berbagai kondisi dan tantangan pembangunan daerah, mulai dari potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, persoalan kemiskinan, hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Salah satu pesan penting yang mengemuka adalah harapan agar perguruan tinggi mengambil peran lebih
aktif melalui penelitian dan riset terapan yang dapat menjawab persoalan pembangunan daerah, terutama dalam pengembangan komoditas unggulan Lampung seperti padi, singkong, jagung, kopi, kakao, pisang, dan berbagai potensi ekonomi lokal lainnya.
Respons positif para rektor dan pimpinan perguruan tinggi terhadap ajakan tersebut bahkan melahirkan Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi.
Perkembangan ini patut dicermati sebagai peluang membangun ekosistem pembangunan daerah yang
lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, inovasi, dan partisipasi masyarakat.
Namun, pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: bagaimana memastikan sinergi tersebut tidak berhenti pada komitmen dan kesepahaman, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat?
Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak refleksi kritis tulisan ini.
Potensi SDA dan Tantangan Pembangunan Manusia.
Provinsi Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup beragam. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan berbagai aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal merupakan bagian penting dari struktur perekonomian daerah.
Komoditas padi, singkong, jagung, kopi, kakao, dan pisang bukan sekadar produk pertanian, melainkan
sumber penghidupan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pedesaan.
Akan tetapi, besarnya potensi sumber daya alam belum menjamin terciptanya
kesejahteraan masyarakat secara merata. Di sinilah terdapat persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kekayaan sumber daya alam harus mampu dikonversi menjadi peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana meningkatkan produksi komoditas, melainkan bagaimana meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam mata rantai ekonomi tersebut. Petani, misalnya, tidak cukup hanya didorong meningkatkan hasil panen. Mereka juga membutuhkan penguasaan teknologi, akses pembiayaan, kelembagaan ekonomi yang kuat, kepastian pasar, kemampuan pengolahan hasil, dan posisi tawar yang lebih baik.
Demikian pula pengembangan singkong, jagung, kopi, kakao, dan pisang. Potensi komoditas tersebut perlu diarahkan pada pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk, inovasi teknologi, dan penguatan jaringan pemasaran.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan produksi, tetapi juga distribusi
manfaat ekonomi yang lebih adil.
Persoalan kemiskinan dan kualitas IPM yang disampaikan dalam paparan Gubernur Mirza menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah harus menempatkan manusia sebagai orientasi utama.
Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Artinya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi daerah, tetapi juga dari sejauhmana masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraannya.
Membangun Desa Demi Masa Depan Lampung
Program Desaku Maju perlu dibaca dalam perspektif pembangunan yang lebih luas. Desa bukan sekadar wilayah administratif atau objek pelaksanaan program pemerintah. Desa merupakan ruang kehidupan masyarakat, pusat aktivitas ekonomi lokal, tempat tumbuhnya modal sosial, sekaligus basis pengembangan potensi sumber daya daerah.
Karena itu, pembangunan desa semestinya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia, kelembagaan sosial, ekonomi masyarakat, dan kemandirian desa.
Dalam perspektif pembangunan partisipatif, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar
objek penerima manfaat program. Masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, keterampilan, dan modal sosial yang dapat menjadi kekuatan pembangunan apabila diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif.
Program Desaku Maju akan memiliki makna pembangunan yang lebih mendalam apabila mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya prakarsa dan kemandirian dari bawah. Hal ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif dan sektoral, tetapi juga integratif,
partisipatif, dan berkelanjutan.
Pembangunan desa harus mampu menghubungkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, teknologi, kelembagaan masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan pendekatan demikian, Desaku Maju berpeluang menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dari Menara Gading Menuju Laboratorium Sosial Pembangunan
Salah satu isu paling penting dalam dialog Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dengan para pimpinan perguruan tinggi adalah harapan agar dunia akademik memberikan kontribusi lebih nyata melalui penelitian dan riset terapan.
Harapan ini relevan dengan fungsi strategis perguruan tinggi sebagaimana terkandung dalam Tri Dharma
Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Selama ini, berbagai penelitian telah dilakukan oleh perguruan tinggi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan, dikembangkan, dan memberikan mantaat langsung bagi masyarakat.
Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga perlu membangun jembatan antara pengetahuan akademik dan kebutuhan masyarakat.
Riset tentang peningkatan produktivitas singkong, misalnya, harus dapat diterjemahkan menjadi teknologi dan praktik yang bisa diterapkan petani. Penelitian tentang kopi dan kakao perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, pengolahan hasil, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar.
Demikian pula penelitian tentang jagung, padi, dan pisang harus dapat memberikan solusi terhadap
persoalan produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.
Namun, riset terapan tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis dan produktivitas. Penelitian sosial-ekonomi juga diperlukan untuk memahami struktur penguasaan sumber daya, hubungan produksi, kelembagaan petani, akses permodalan, posisi tawar masyarakat, dan distribusi keuntungan.
Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pusat pengembangan inovasi sekaligus mitra strategis dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.
Dalam konteks ini, pembentukan Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung perlu ditindaklanjuti melalui agenda kerja yang terukur. Forum tersebut dapat menjadi ruang pemetaan kepakaran, konsolidasi hasil penelitian, penyusunan agenda riset unggulan daerah, serta pengembangan kerja sama lintas perguruan tinggi.
Perguruan tinggi memiliki keunggulan keilmuan yang berbeda-beda. Karena itu, kolaborasi akan memungkinkan setiap institusi memberikan kontribusi berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing.
Pemerintah daerah dapat menyediakan ruang kebijakan dan fasilitasi, sedangkan perguruan tinggi menghadirkan kajian ilmiah, inovasi, serta rekomendasi berbasis bukti.
Inilah bentuk kemitraan yang diharapkan: pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, dan perguruan tinggi tidak
terpisah darı realitas pembangunan masyarakat.
KKN Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
Dimensi lain yang menarik dalam dialog tersebut adalah keterlibatan mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
Pengalaman kolaborasi lintas perguruan tinggi, antara lain Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), dan UIN Raden Intan Lampung, merupakan modal awal yang patut dikembangkan.
Kegiatan KKN bersama dapat ditransformasikan menjadi model pengabdian lintas disiplin ilmu yang
lebih terarah dan berkelanjutan.
Mahasiswa dari berbagai program studi dapat ditempatkan dalam satu kesatuan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Mahasiswa bidang pertanian dapat membantu pengembangan komoditas unggulan. Mahasiswa bidang teknologi dapat memberikan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna.
Mahasiswa bidang ekonomi dapat membantu penguatan UMKM, koperasi, dan pemasaran produk lokal.
Sementara, mahasiswa bidang sosial dan keagamaan dapat berkontribusi dalam penguatan kelembagaan masyarakat, pendidikan, dan modal sosial. Dalam hal ini, KKN sebaiknya tidak hanya menjadi kegiatan akademik yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban mahasiswa, tetapi menjadi bagian dari proses transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat.
Satu hal yang perludiperhatikan adalah kesinambungan pendampingan. Jangan sampai mahasiswa selesai melaksanakan KKN, kemudian seluruh kegiatan berhenti tanpa meninggalkan kelembagaan, keterampilan, atau sistem yang dapat dilanjutkan masyarakat.
Karena itu, diperlukan keterlibatan dosen pembimbing, pemerintah desa, perangkat daerah, dan
kelembagaan masyarakat agar program yang dirintis dapat terus berkembang.
KKN harus menjadi bagian dari siklus riset, penerapan inovasi, pendampingan, evaluasi, dan
keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.
Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam
Dalam perspektif keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam, pembangunan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses peningkatan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik.
Pembangunan juga merupakan proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan martabat manusia, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.
Nilai-nilai Islam memberikan landasan etik yang relevan dalam membangun paradigma tersebut.
Pertama; ta'awun, yaitu semangat saling menolong dan bekerjasama. Nilai ini menjadi dasar penting bagi
kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Kedua; amanah, yaitu tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan pembangunan. Setiap program harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketiga; 'adalah, yaitu keadilan. Pembangunan harus memberikan kesempatan dan manfaat yang lebih merata, terutama kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Keempat; maslahah, yaitu orientasi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat luas. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan manusia, bukan hanya dari capaian administratif.
Kelima; kemandirian dan pemberdayaan. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengenali persoalannya, mengelola potensinya, mengambil keputusan, serta menentukan arah perubahan kehidupannya.
Perspektif ini mempertegas bahwa pembangunan yang berorientasi pada manusia tidak hanya membangun
kemampuan ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan demikian, Pengembangan Masyarakat Islam dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkaya pendekatan pembangunan daerah.
Tantangan dan Agenda Tindak Lanjut
Meskipun peluang kolaborasi telah terbuka, implementasinya tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan.
Pertama; diperlukan keselarasan antara agenda riset perguruan tinggi dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
Penelitian harus berangkat dari persoalan nyata dan memiliki kemungkinan penerapan.
Kedua; diperlukan integrasi antara hasil penelitian, program pengabdian masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah.
Ketiga; perlu disusun mekanisme pendampingan dan evaluasi yang jelas agar kegiatan pemberdayaan
masyarakat memiliki keberlanjutan.
Keempat; diperlukan indikator keberhasilan yang terukur. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah penelitian, kegiatan KKN, atau desa yang dikunjungi, tetapi harus dilihat dari perubahan kapasitas, produktivitas, pendapatan, kelembagaan, dan kualitas kehidupan masyarakat.
Kelima; penting membangun kemitraan dengan dunia usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan pelaku industri agar inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi dapat terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.
Berdasarkan tantangan tersebut, terdapat beberapa agenda tindak lanjut yang layak dipertimbangkan:
1. Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun peta kepakaran, hasil riset, serta potensi pengabdian setiap perguruan tinggi.
2. Pemerintah Provinsi Lampung bersama perguruan tinggi memetakan kebutuhan riset terapan berdasarkan komoditas unggulan dan persoalan pembangunan setiap wilayah.
3. Mengembangkan KKN Tematik Kolaboratif sebagai bagian dari pendampingan program Desaku Maju.
4. Membangun desa percontohan pemberdayaan berbasis hasil riset dan inovasi lintas perguruan tinggi.
5. Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi bersama untuk mengukur dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Memastikan adanya kesinambungan pendampingan melalui kelembagaan desa, kelompok masyarakat, dan pemerintah daerah.
Agenda tersebut dapat menjadi landasan untuk mengubah komitmen kolaborasi menjadi gerakan pembangunan yang lebih sistematis.
Membangun dengan Iptek dan Kekuatan Masyarakat
Silaturahmi dan dialog Gubernur Lampung bersama para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Mahan
Agung telah membuka ruang pemikiran yang penting tentang masa depan pembangunan daerah. Harapan Gubernur agar perguruan tinggi terlibat aktif melalui riset terapan, inovasi, dan pendampingan masyarakat merupakan peluang untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan kebutuhan pembangunan.
Lahirnya Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung menjadi modal kelembagaan yang perlu ditindaklanjuti dengan agenda kerja nyata.
Namun, keberhasilan kolaborasi tersebut pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya pertemuan, kesepakatan, atau program yang dirumuskan. Ukuran utamanya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Apakah petani semakin produktif dan memiliki posisi tawar yang lebih baik? Apakah komoditas unggulan desa mampu menghasilkan nilai tambah? Apakah koperasi dan UMKM semakin kuat? Apakah masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik? Apakah kemiskinan dapat ditekan dan kualitas pembangunan manusia meningkat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi orientasi dalam mengevaluasi arah pembangunan.
Desaku Maju menuju Indonesia Emas 2045 semestinya tidak hanya dimaknai sebagai agenda pembangunan wilayah, tetapi sebagai ikhtiar membangun manusia dan masyarakat yang berdaya, mandiri, produktif, serta memiliki martabat.
Pada akhirnya, masa depan Lampung tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengelola potensi tersebut secara bijaksana, adil, dan berkelanjutan.
Pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan. Perguruan tinggi memiliki ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Dunia usaha memiliki kekuatan investasi dan jaringan ekonomi.
Sementara masyarakat memiliki potensi, pengalaman, dan energi sosial yang menjadi fondasi pembangunan.
Keempat kekuatan tersebut perlu dipertemukan dalam satu orientasi: pembangunan yang benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Sebab, Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan membangun kota-kota besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia Emas harus dibangun dari desa-desa yang berdaya, masyarakat yang mandiri, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pembangunan yang berkeadilan.
Dan dari desa-desa di Lampung, ikhtiar menuju Indonesia Emas 2045 harus mulai diwujudkan hari ini. (**)

