![]() |
| Muhammad Said Didu |
INILAMPUNGCOM -- Setelah muncul somasi pihak DPP Golkar, kini giliran Muhammad Said Didu bersuara.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai somasi terbuka yang dilayangkan Partai Golkar terhadap dirinya dan Sri Radjasa Chandra terkait pernyataan mengenai dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto salah alamat, bahkan tidak tepat secara substansi.
Said Didu mengaku bingung dengan langkah hukum yang ditempuh Partai Golkar. Menurutnya, pernyataan yang dipersoalkan Golkar disampaikan dalam sebuah tayangan podcast yang merupakan produk jurnalistik media.
"Saya menyatakan bingung terhadap somasi tersebut. Karena, satu, itu salah alamat dan salah substansi," kata Said Didu, dalam keterangan hari ini, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, apabila terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap isi tayangan tersebut, seharusnya persoalan diselesaikan melalui mekanisme pers dengan melibatkan Dewan Pers.
"Salah alamat, karena itu kan produk pers, yang disomasi itu medianya dong, bukan sumbernya," ujarnya.
Selain mempersoalkan alamat somasi, Said Didu juga membantah pernah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam pembahasan mengenai dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Ia bahkan menegaskan tidak pernah menyatakan mengetahui ataupun membenarkan adanya pertemuan yang dipersoalkan dalam somasi tersebut.
"Karena di dalam substansi itu kan saya tidak pernah menyebutkan nama Bahlil, saya malah lebih parah lagi saya tidak pernah mengakui ada pertemuan itu," kata Said Didu.
Said Didu menjelaskan, pernyataannya dalam podcast tersebut bersifat kondisional dan tidak secara langsung menuding Bahlil terlibat dalam perkara dugaan penyadapan Presiden.
"Saya tidak pernah menyebutkan nama Bahlil. Saya hanya menyatakan kalau itu terjadi, bahwa yang dekat dengan Listyo, kalau ketua umum, ya tidak ada yang bisa membantah siapa yang dekat," lanjutnya.
Golkar Persoalkan Pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa
Sebelumnya, Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, menjelaskan somasi tersebut dilayangkan karena pihaknya menilai terdapat sejumlah pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan yang dipersoalkan itu disampaikan dalam konten YouTube Madilog Forum Keadilan TV berjudul "Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril".
"Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia mengetahui terdapat pihak-pihak yang telah membuat pernyataan atau narasi-narasi yang pada pokoknya menyatakan, Ketua Umum Partai Besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden," kata pihak yang mengajukan Somasi, yakni Derek Loupatty di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).
Derek menyebut terdapat narasi yang mempersoalkan dugaan pertemuan seorang ketua umum partai dengan sejumlah jenderal yang disebut terlibat dalam kasus penyadapan Presiden sebelum para jenderal tersebut ditangkap.
Selain itu, Golkar juga mempermasalahkan narasi yang menyebut Bahlil melakukan kriminalisasi untuk memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut Derek, pernyataan-pernyataan tersebut dinilai menggiring opini dan merugikan kehormatan Bahlil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Terdapat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra yang seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, menyerang kehormatan klien kami baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta," ujarnya.
Di tengah somasi tersebut, Said Didu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut nama Bahlil maupun mengakui adanya pertemuan sebagaimana yang dipersoalkan Partai Golkar. (kgm/inilampung)


