![]() |
Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTPN I dan Polri di Jakarta. Foto: Ist. |
INILAMPUNGCOM – Luasnya aset perkebunan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang tersebar di berbagai wilayah membuat pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan penjagaan fisik. Perusahaan juga perlu membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui komunikasi publik yang kuat. Pendekatan ini dinilai penting untuk mencegah konflik sosial sekaligus menjaga aset negara.
Hal tersebut disampaikan Penata Kehumasan Utama TK. II Divisi Humas Polri yang mewakili Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Komarudin saat memberikan arahan dalam sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PTPN I dan Polri di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pengelolaan perkebunan memiliki tantangan tersendiri karena karakteristik wilayah, masyarakat, dan tenaga kerjanya berbeda dengan perusahaan pada umumnya.
Salah satu tantangan utama adalah luas dan sebaran aset PTPN I yang mencapai lebih dari 600 ribu hektare. Dengan kondisi tersebut, pengamanan fisik saja tidak memadai. Perusahaan perlu membangun kedekatan dan kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.
"Aset PTPN I ini kebun yang berada di tengah masyarakat. Tidak mungkin dipagar karena luasnya luar biasa. Untuk menjaga agar tetap aman, ya pagar sosial. Caranya, perusahaan harus peduli dengan lingkungan. Terlebih, ini perusahaan negara. Ada kesan kuat bahwa aset negara merupakan aset bersama sehingga terkadang muncul kesalahpahaman seolah-olah masyarakat memiliki hak untuk ikut menikmati. Padahal, tidak demikian," kata Komarudin.
Ia juga menyoroti karakteristik tenaga kerja PTPN I yang sebagian besar bekerja di lapangan dengan pola padat karya dan lokasi yang tersebar. Kondisi tersebut membutuhkan manajemen dan komunikasi yang mampu membangun kesamaan pemahaman, kedisiplinan, serta integritas pekerja.
"Banyak perusahaan padat karya memiliki pekerja dalam jumlah besar, tetapi relatif mudah dikelola karena terkonsentrasi di satu lokasi. Berbeda dengan perkebunan yang wilayah kerjanya sangat luas dan pekerjanya tersebar. Potensi kekeliruan maupun penyimpangan tentu perlu diantisipasi. Karena itu, dibutuhkan manajemen yang tepat, luwes, manusiawi, tetapi tetap terukur," ujarnya.
Dalam kegiatan yang berlangsung secara hibrida tersebut, Komarudin juga meminta jajaran komunikasi publik PTPN I mengedepankan pendekatan edukatif. Sosialisasi diikuti pimpinan dan insan komunikasi perusahaan dari kantor pusat serta seluruh regional PTPN I. Hadir pula para Kabid Humas Polda dan Kasi Humas Polres di wilayah yang memiliki aset perusahaan.
Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi secara proaktif mengenai kebijakan, kinerja, program strategis, dan kegiatan perusahaan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan.
"Bagian humas atau komunikasi publik harus proaktif mengabarkan langkah-langkah strategis perusahaan yang mengarah pada kebaikan bersama, terutama bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dan karyawan perlu mendapatkan edukasi melalui informasi yang akurat, berbasis data, memberikan harapan, dan membangun kesadaran bersama. Humas harus terus melakukan edukasi secara masif," tegasnya.
PKS antara PTPN I dan Mabes Polri merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) dengan PTPN III Holding. Kerja sama tersebut berlaku selama tiga tahun, terhitung 5 Oktober 2026 hingga 5 Oktober 2029.
Komarudin mengingatkan agar kesepakatan di tingkat pusat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah. Pengelolaan informasi mengenai aset perusahaan, menurutnya, membutuhkan ketelitian, kesamaan persepsi, dan mekanisme verifikasi yang jelas.
"Berbagai isu di lapangan, mulai dari status lahan tertanam maupun belum tertanam, komoditas seperti tembakau, hingga potensi okupasi dan gangguan di kawasan perkebunan, membutuhkan penanganan informasi yang tepat. Karena itu, diperlukan mekanisme deteksi, verifikasi, koordinasi, hingga respons yang cepat dan akurat agar informasi yang sampai kepada masyarakat benar-benar valid dan potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini," ujarnya.
Dalam pelaksanaan kerja sama, Divhumas Polri menempatkan Kepala Bidang Humas di setiap Polda sebagai unsur penting koordinasi kewilayahan. Mereka bertugas sebagai koordinator, fasilitator, verifikator, sekaligus pelapor yang bersinergi dengan Regional Head PTPN I.
Untuk memastikan pelaksanaan PKS berjalan efektif dan seragam, Divhumas Polri juga mendorong penunjukan person in charge (PIC) di setiap wilayah.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan PTPN I Dinnar Araffah Utang memaparkan profil perusahaan, sebaran wilayah operasional, komoditas unggulan, serta berbagai tantangan dalam pengelolaan perkebunan.
Dinnar mengatakan, komunikasi publik menjadi instrumen penting untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan nilai strategis aset negara yang dikelola PTPN I. Pemahaman tersebut tidak hanya mendukung reputasi perusahaan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan operasional yang aman dan kondusif.
Karena itu, dukungan Polri dalam publikasi dan edukasi masyarakat dinilai strategis, terutama di wilayah yang menghadapi persoalan agraria dan hukum.
Tantangan Komunikasi Berbasis Data
Tantangan komunikasi PTPN I juga tergambar dari hasil pemantauan media (media monitoring) sepanjang Oktober 2026. Isu program strategis perusahaan menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian publik, disusul persoalan hukum, kegiatan perusahaan, serta isu tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Dari sisi kanal distribusi, pemberitaan mengenai PTPN I didominasi media online dan media sosial. Hal ini menunjukkan ruang digital menjadi salah satu arena utama pembentukan persepsi publik terhadap perusahaan. Sementara pemberitaan melalui televisi dan media cetak tetap menjadi bagian dari ekosistem informasi yang perlu diperhatikan.
Berdasarkan pemantauan sentimen, pemberitaan mengenai PTPN I lebih banyak bernada positif dan netral. Meski demikian, pemberitaan negatif tetap perlu diantisipasi melalui pengelolaan komunikasi yang cermat, responsif, dan terkoordinasi.
Kondisi tersebut menunjukkan komunikasi perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan publikasi kegiatan dan pencapaian. Kemampuan mendeteksi isu, memverifikasi informasi, serta merespons persoalan secara cepat dan proporsional juga perlu diperkuat.
Terlebih, derasnya arus informasi digital menuntut perusahaan dan pemangku kepentingan memastikan setiap informasi memiliki dasar yang jelas sebelum disampaikan kepada publik.
"Sesuai amanat Pasal 12 PKS, sosialisasi dan implementasi kerja sama ini dilaksanakan bersama-sama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melihat besarnya perhatian publik terhadap persoalan hukum serta cepatnya arus informasi di media online dan media sosial, kami berharap sinergi ini dapat membangun komunikasi yang konstruktif, meminimalkan disinformasi mengenai aset perusahaan, dan mendukung terciptanya iklim operasional perkebunan yang kondusif," kata Dinnar.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah jajaran manajemen PTPN I, antara lain Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Dinnar Araffah Utang, perwakilan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Regional 1 Desmon M.N., Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Regional 2 Dedi Lutfi Trisnadi, Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 3 Septaka Teguh Riyadi, Kepala Bagian Sekretariat dan Umum Regional 5 Reggy Irawan Setiyobudi, perwakilan Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 7 Jhon Iwan Kurnaiawan, serta Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum Regional 8 Hamsa. (mfn/rls)

