-->
Cari Berita

Breaking News

Pembentukan Karakter Demokratis pada Pencopotan Foto Wakil Presiden oleh Siswa

Dibaca : 0
 
Editor: Rizal
Sabtu, 14 November 2026



Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, SAg, MA /Dosen UIN Jurai Siwo Lampung

 

Peristiwa pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji, terutama ketika tindakan tersebut juga melibatkan lingkungan pendidikan dan siswa. Beredarnya video siswa yang menurunkan foto pejabat dengan cara tertib dan terhormat menghadirkan pertanyaan penting mengenai bagaimana lembaga pendidikan membentuk sikap kritis, perkembangan moral, dan karakter demokratis generasi muda. Peristiwa tersebut semakin menarik ketika dibandingkan dengan berbagai dokumentasi aksi demonstrasi yang memperlihatkan tindakan seperti menginjak foto pejabat, menginjak atau memperlakukan bendera secara tidak hormat, serta merusak atau membakar simbol tertentu sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan politik.

 

Fenomena tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Tidak semua tindakan simbolis dalam demonstrasi memiliki motif yang sama. Sebagian merupakan bentuk protes politik, sebagian lainnya dapat dipengaruhi kemarahan kolektif, provokasi, atau keinginan menarik perhatian publik. Namun, ketika perilaku demikian menjadi tontonan dan ditiru oleh generasi muda tanpa pemahaman kritis, pendidikan menghadapi tantangan serius. Sekolah bukan sekadar tempat mentransfer pengetahuan, melainkan ruang pembentukan manusia yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. 


Siswa perlu memahami bahwa bersikap kritis terhadap pejabat publik merupakan hak demokratis, tetapi menyampaikan kritik juga membutuhkan etika, argumentasi, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, persoalan pencopotan foto pejabat tidak cukup dinilai dari tindakan fisiknya, tetapi perlu dikaji dari proses pendidikan moral yang melatarbelakangi perilaku tersebut.

 

Moral Siswa pada Kepatuhan, dan Tanggung Jawab


Malti, Galarneau, dan Peplak (2021) dalam artikel Moral Development in Adolescence menjelaskan bahwa perkembangan moral merupakan proses kompleks yang melibatkan penalaran, emosi moral, interaksi sosial, dan pembentukan tanggung jawab. Anak dan remaja tidak serta-merta memiliki kematangan moral hanya karena mengetahui mana perilaku yang dianggap baik atau buruk. Mereka membutuhkan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan untuk menginternalisasi nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. 


Dalam konteks teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg yang tetap relevan dalam kajian pendidikan kontemporer, kemampuan seseorang mengambil keputusan moral berkembang melalui tahapan penalaran. Pada tahap konvensional, individu cenderung mempertimbangkan aturan, penerimaan sosial, dan harapan lingkungan. Pada tahap pascakonvensional, pertimbangan moral semakin melibatkan prinsip keadilan, hak asasi, dan tanggung jawab universal.

 

Perspektif tersebut penting untuk memahami perilaku siswa ketika berhadapan dengan simbol pejabat negara. Siswa yang menurunkan foto tokoh tertentu dengan tertib tidak otomatis memiliki tingkat perkembangan moral lebih tinggi daripada siswa yang melakukan tindakan berbeda. Penilaian harus mempertimbangkan alasan, pemahaman, dan kesadaran di balik tindakannya. Pendidikan moral yang sesungguhnya bukan sekadar membuat siswa patuh kepada guru atau aturan, tetapi membantu mereka memahami alasan mengapa suatu tindakan perlu dilakukan secara bertanggung jawab. 


Suwarma dan kolega (2026), melalui kajian sistematis mengenai pendidikan moral dan karakter di sekolah dasar, menekankan pentingnya keteladanan, pembiasaan, refleksi, dan partisipasi dalam pembentukan karakter. Artinya, pendidikan karakter tidak cukup disampaikan melalui nasihat, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku guru, budaya sekolah, dan praktik kehidupan sehari-hari.

 

Sikap Kritis dan Karakter Demokratis Pendidikan demokrasi seharusnya tidak menghasilkan siswa yang takut mengkritik, tetapi juga tidak membentuk generasi yang menganggap semua bentuk ekspresi dapat dibenarkan seperti menginjak foto tokoh dan lainnya. Siswa perlu belajar membedakan kritik terhadap kebijakan, ketidaksetujuan terhadap pejabat, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia atau merusak fasilitas publik. 


Arellano, Janmaat, dan Hoskins (2026), melalui kajian Education for Democracy, yang mengulas 359 penelitian kuantitatif, menunjukkan pentingnya kurikulum, pembelajaran partisipatif, dan iklim demokratis di sekolah dalam mengembangkan kompetensi demokrasi. Temuan ini mengisyaratkan bahwa demokrasi perlu dipraktikkan melalui diskusi, dialog, penghargaan terhadap perbedaan, serta keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan.

 

Samsuri (2026) juga menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diarahkan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan demokratis sekaligus tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan ruang menyampaikan pendapat, mempertanyakan kebijakan, dan membangun argumentasi tanpa harus kehilangan kesantunan. 


Dalam perspektif Islam, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 agar manusia tidak saling mengolok-olok dan merendahkan sesamanya. QS. Al-Maidah ayat 8 juga mengajarkan pentingnya berlaku adil, sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai. Kedua ayat ini memberikan landasan bahwa perbedaan sikap dan ketidaksukaan tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap martabat manusia. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim). Pesan ini relevan dalam pendidikan demokrasi: keberanian berbicara harus berjalan bersama tanggung jawab atas apa yang disampaikan dan dilakukan.

 

Akhirnya penting dipahami bahwa fenomena pencopotan foto Wakil Presiden Gibran oleh siswa hendaknya menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan. Sekolah perlu membangun generasi yang berani berpikir kritis, memiliki kesadaran politik, mampu menyampaikan ketidaksetujuan, tetapi tetap menghargai etika dan tanggung jawab sosial. Perilaku menginjak foto pejabat, menginjak bendera, atau merusak simbol dalam demonstrasi juga perlu menjadi bahan diskusi pendidikan, bukan sekadar tontonan yang dibiarkan tanpa penjelasan. 


Guru dapat mengajak siswa menganalisis perbedaan antara protes yang konstruktif dan tindakan yang berpotensi merendahkan martabat atau melanggar aturan. Pendekatan dialogis jauh lebih mendidik daripada sekadar melarang atau memberikan hukuman tanpa penjelasan. Pendidikan demokrasi bukanlah pendidikan untuk selalu menyetujui pemerintah, bukan pula pendidikan untuk membenci pejabat yang berbeda pandangan. 


Pendidikan demokrasi adalah proses membentuk manusia yang berani menyampaikan kebenaran, mampu menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Foto pejabat dapat diturunkan, kebijakan dapat dikritik, dan kekuasaan dapat dievaluasi. Namun, karakter, adab, serta nilai kemanusiaan harus tetap menjadi fondasi perilaku generasi penerus bangsa. (**)

LIPSUS