INILAMPUNGCOM, JAKARTA –Berita penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto, dan tudingan keterlibatan pimpinan partai politik semakin liar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, hingga aktivis.
Bahlil menilai isu yang menyeret namanya tersebut tidak masuk akal dan merupakan bentuk pembodohan publik. Bahkan, ia mengaku turut menjadi korban praktik penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan.
"Jadi ini mereka membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap," kata Bahlil di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Kursi Ketum Golkar di Goyang
Bahlil juga membantah isu Munas Luar Biasa Partai Golkar yang belakangan ramai dibicarakan.
"Jadi itu kira-kira Bapak, Ibu semua. Dan seiring dengan itu, ada juga flyer hoaks-hoaks itu," ucap Bahlil dalam pelantikan pengurus DPD I Golkar Maluku, Sabtu (7/11).
Bahlil mengatakan bahwa isu ini merupakan isu murahan untuk merusak legitimasi Golkar.
Dia takkan menjadi pengkhianat. Bahlil menyebut ia akan selalu setia dengan atasannya.
Isu kudeta merebak setelah beredarnya sebuah flyer seruan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Dari flyer yang duterima redaksi inilampung.com, pada Jumat (6/11/2026) melalui pesan WA, tampak poster digital tersebut mencantumkan foto Politikus Senior Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) bertajuk "Tokoh Sentral Partai Golkar".
Bahlil : Omong Kosong
Bahlil yang juga Menteri ESDM itu menduga ada pihak-pihak yang sengaja membangun narasi untuk menggiring opini publik dengan mengaitkan dirinya dalam isu tersebut.
Bahlil bahkan menyindir penyebaran tudingan itu dengan istilah "abuleke", sebuah ungkapan dalam bahasa daerah Maluku yang digunakannya untuk menggambarkan omong kosong dan sikap bermuka dua.
"Abuleke ini, asli abuleke. Ini asli ilmu abuleke ini. Ya, ini abuleke ini. Kreatif dikit gitu lho, kreatif dikit," sindirnya.
Bahlil mengungkapkan, dirinya baru mengetahui namanya ikut terseret dalam isu tersebut setelah mendarat dari penerbangan pagi.
Ia mengaku terkejut karena muncul cerita yang menyebut seorang ketua umum partai politik sempat bertemu dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian, sekitar tiga jam sebelum para jenderal tersebut diamankan.
"Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa tiga jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," ungkap Bahlil.
Tak hanya membantah, Bahlil juga memberikan peringatan keras kepada pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut, termasuk seorang tokoh senior yang disebutnya melontarkan dugaan itu melalui sebuah podcast di media sosial.
Ia meminta pihak yang menuding dirinya terlibat agar menunjukkan bukti. Jika tidak, Bahlil mengancam akan menempuh langkah hukum.
"Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum, karena ini berbahaya," tegasnya.
Bahlil bahkan memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak-pihak yang dianggap telah mencemarkan namanya untuk memberikan klarifikasi.
"Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang, saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 x 24 jam. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum," ujarnya.
Minta Polri Usut Tuntas
Lebih jauh, Bahlil menduga munculnya isu tersebut tidak terlepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak senang melihat perkembangan politik Partai Golkar.
Ia menyinggung posisi elektabilitas partainya yang diklaim telah melesat ke angka dua digit.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan pihak-pihak yang berusaha membangun persepsi negatif terhadap dirinya maupun Golkar.
Karena itu, Bahlil meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, mengusut secara menyeluruh informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah jenderal yang disebut-sebut menjadi sumber polemik.
Menurut Bahlil, pengungkapan fakta secara terbuka penting dilakukan agar spekulasi dan tudingan yang berkembang di ruang publik tidak semakin liar.
"Saya meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Polri, ini untuk mengusut tuntas. Kalau memang ada rapat itu siapa aja, dibuka aja, karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," pungkasnya. (kgm/inilampung)

