Penulis : Reza Zikri Fauzian
JIKA bicara dan menerka siapa calon wapres pengganti putra mahkota Joko Widodo yang telah mengundurkan diri, tentunya kita juga harus memperhatikan beberapa asbabun nuzul dari mundurnya mas wapres gibran.
Melihat gelagat dan bahasa dari pengunduran diri wakil presiden RI Gibran Rakabuming, bukanlah sekadar persoalan administrasi ( ijasah SMA), jika di perdalam makna narasi dan gestur mas gibran, kita bisa lihat bahwa terdapat tekanan - tekanan politik yang turut memberikan saham besar dalam pengunduran diri Wapres RI ke 14 itu.
Saya melihat, ini bukan hanya sekedar persoalan upaya pemindahan kekuasaan, namun ada variabel proses penerjemahan program - program dan cara berfikir Presiden Prabowo yang juga seharusnya dapat tersampaikan dengan baik oleh tim kerjanya termasuk wakilnya. Tidak berjalannya dengan efektif proses tersebut menjadi kendala dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Maka menjadi penting dalam pengambilan keputusan penunjukan calon wakil presiden pengganti Gibran tidak hanya berfokus pada yang tidak memiliki besar potensi resistensi terhadap kekuatan manapun, namun juga baiknya memperhatikan pertimbangan dalam keselarasan orientasi dan visi, termasuk yang dapat dengan mudah menerjemahkan pandangan-pandangan politik serta kebijakan Presiden.
Ada 1 ( satu ) nama yang sangat tepat bila merujuk beberapa hal diatas, yaitu Sufmi Dasco Ahmad.
Kader Partai Gerindra yang telah lama mendampingi Prabowo Subianto, tentunya sangat memahami karakter dan pandangan -- pandangan politik serta arah kebijakan Presiden Prabowo. apalagi Wakil Ketua DPR tersebut termasuk politisi yang tidak memiliki banyak resistensi atau bisa disebut dapat diterima oleh banyak faksi - faksi elite.
Saya rasa, Jika Sufmi Dasco Ahmad dipilih sebagai Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming. Proses berjalannya program - program Presiden Prabowo serta kestabilan politik tanah air dapat terlaksana dengan lebih cepat dibandingkan sosok tokoh - tokoh lainnya, seperti AHY, Bahlil atau Zulhas.
Apalagi jika yang ditetapkan adalah tokoh dari partai non pengusung, seperti Puan Maharani atau Cak imin, akan terjadi rasa iri dan berpotensi konflik di dalam partai pengusung / koalisi. (*)
Aktivis Mahasiswa/

