-->
Cari Berita

Breaking News

Kejari Lampura Bongkar Dana Pilkada Rp2,3 M: Ketua KPU Diperiksa 7 Jam

Dibaca : 0
 
INILAMPUNG
Selasa, 03 November 2026


ilustrasi

INILAMPUNGCOM --- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura) sampai saat ini tetap menyeriusi penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024, khususnya terkait selisih penggunaan anggaran Rp2,3  miliar.

Kepala Kejari Lampung Utara, Edy Subhan, menegaskan tidak ada rencana penghentian penyidikan perkara tersebut.

Keseriusan penyidik Kejari  terlihat dari pemeriksaan sejumlah saksi pada tanggal 28 Oktober 2026 lalu. Dimana tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lampung Utara memeriksa Ketua KPU setempat, Anton Ferdiansyah, bersama dua anggota komisioner lainnya; Jaka Pramana dan Arieska Selvianita. Pemeriksaan berlangsung sekitar tujuh jam.

Ketiganya dimintai keterangan terkait kebijakan dan pengelolaan sisa dana hibah Pilkada 2024, khususnya dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dalam perkara ini, begitu dikutip dari akarpost.com, penyidik turut menelusuri dugaan pengalihan sekitar Rp2,3 miliar dari total sisa dana hibah sebesar Rp12 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk pemeliharaan gedung dan pengadaan sarana-prasarana KPU.

Penggunaan sisa dana hibah itu menjadi sorotan karena berdasarkan informasi dalam perkara, tidak terdapat sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai dasar hukum penggunaan anggaran, mengingat sisa dana hibah semestinya dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sorotan terhadap penggunaan anggaran tersebut juga mengacu pada hasil konsultasi DPRD Lampung Utara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil konsultasi itu menegaskan bahwa sisa dana hibah tidak dapat digunakan setelah tahapan pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih selesai.

Temuan dan keterangan itu menjadi bagian penting dalam penelusuran dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pilkada 2024. Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan. (zal/inilampung)

LIPSUS