-->
Cari Berita

Breaking News

Kejari Lampung Tengah Telisik Proyek Jalan di Pabrik PT Bumi Waras

Dibaca : 0
 
Editor: Rizal
Kamis, 19 November 2026

Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, SH, MH (ist/inilampung)


INILAMPUNGCOM - Tidak banyak yang tahu jika sejak beberapa waktu lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah sedang menelisik dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan ruas jalan di samping pabrik PT Bumi Waras, Buyut Ilir.


Penyelidikan dugaan tipikor proyek peningkatan ruas jalan Buyut Ilir - Tanggul Angin senilai Rp14.935.000.000 itu baru terungkap setelah Kejari Lampung Tengah menyampaikan press release pada hari Selasa, 17 November 2026 kemarin. 


Disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, SH, MH, mewakili Kajari Dr. Rita Susanti, SH, MH, dalam press releasenya, bahwa terkait penyelidikan dugaan tipikor pekerjaan peningkatan ruas jalan Buyut Ilir - Tanggul Angin di samping pabrik PT Bumi Waras tahun anggaran 2025 itu, penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas BMBK Kabupaten Lampung Tengah pada 22 September 2026 silam.


Menurut Okky, penggeledahan ini dilakukan guna menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan guna mendalami pelaksanaan pekerjaan, termasuk kesesuaian kualitas, volume dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan kontrak.


Dari penggeledahan di kantor Dinas BMBK itu, penyidik menyita beberapa dokumen. Namun saat dimintai penjelasan dokumen apa saja yang disita, Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, tidak memberikan jawaban.


Pun ia tidak menanggapi permintaan keterangan terkait sejauhmana proses perkembangan perkara dugaan tipikor proyek jalan Buyut Ilir - Tanggul Angin yang disampaikan inilampung.com melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 18 November 2026 kemarin.


*Kasus MCK Menggelinding


Jika penanganan perkara proyek di Dinas BMBK belum jelas progresnya, tidak demikian dengan laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) individual di Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp7,33 miliar. 


Perkara yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (DPP Pematank) ini tampaknya mulai menggelinding.


Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, pekan lalu telah diundang ke Kejari Lampung Tengah untuk melengkapi laporannya. 


Menurut Suadi Romli, pihaknya telah menyerahkan seluruh bundel dokumen pendukung yang berkaitan dengan laporan dugaan penyimpangan proyek pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Berkas yang diserahkan mencakup sejumlah alat bukti permulaan serta dokumentasi hasil temuan lapangan yang dinilai mengindikasikan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.


“Bukti-bukti yang diserahkan diharapkan dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk mendalami laporan tersebut dan mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek MCK,” ujar Romli, Minggu, 8 November 2026, seperti dikutip dari sinarlampung.co. (zal/inilampung)

LIPSUS