INILAMPUNGCOM -- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan Presiden Prabowo memerintahkannya untuk tetap "fight" -- melawan- atas berbagai tudingan dan tuntutan yang belakangan merebak.
"Bapak Presiden meminta saya untuk tetap 'fight' menghadapi tuntutan yang ada. Termasuk di PTUN atau mengajukan PK. Saya akan persiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi," kata Gibran usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa siang, 10 November 2026, kepada wartawan.
Penegasan ini menunjukkan jika Gibran tidak akan mengambil langkah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia akan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi untuk menjaga marwah pribadinya.
Gibran mengaku ia telah menganggap Presiden Prabowo sebagai ayahnya sendiri. Karenanya ia meminta saran sebelum mengambil langkah melalui pertemuan khusus selama kurang lebih 2,5 jam.
Sebelumnya Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan jika Presiden Prabowo mengadakan pembicaraan serius dgn Wapres Gibran. Diantara yang dibahas terkait dinamika politik pasca keluarnya keputusan MK maupu MA yang menyoal posisi Gibran.
Pada pertemuan itu, Gibran sempat menyampaikan niatnya untuk mengundurkandiri dari jabatan Wakil Presiden. Namun seusai pertemuan, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu justru menegaskan ia akan "fight" menghadapi dinamika politik dan hukum yang berkembang saat ini.
Usulan Pemakzulan Menggelinding
Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan sejumlah anggota Dewan yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, laporan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI. Namun, ia belum membeberkan secara terperinci identitas maupun jumlah anggota Dewan yang mengusulkan penggunaan hak konstitusional tersebut.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” kata Puan dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa siang, 10 November 2026.
Ditegaskan, laporan mengenai pengajuan HMP itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR. Tindak lanjut terhadap usulan tersebut akan dibahas dengan memperhatikan mekanisme yang berlaku serta ketentuan konstitusi.
Diketahui, desakan penggunaan hak angket hingga wacana pemakzulan kembali menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jum'at, 30 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal.
"742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar resmi kasasi di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.
Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Sebelum keluarnya putusan kasasi MA, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga menyisipkan catatan materiil yang krusial pada lembar pertimbangan hukumnya. Kala itu, majelis hakim konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran cawapres.
Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang dilampirkan pihak Gibran ke KPU dinilai majelis hakim MK bukan sebagai tanda kelulusan belajar atau ijazah yang sah, melainkan sekadar sertifikat bukti kehadiran di kelas semata. (zal/inilampung)

