![]() |
| Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Meri Andriyani. (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Gerakan penegakan hukum yang dilakukan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atas program revitalisasi sekolah, mendapat dukungan DPRD setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah yang membidangi pendidikan, Meri Andriani, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap kerja-kerja penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.
"Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saya mengikuti perkembangan masalah program revitalisasi sekolah yang saat ini dalam pemeriksaan kejaksaan. Kami mendukung langkah tersebut, agar ke depannya program revitalisasi benar-benar bersih dari berbagai dugaan permainan yang terindikasi melanggar hukum dan hasilnya maksimal bagi dunia pendidikan," tutur Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Meri Andriani, Rabu siang, 18 November 2026.
Ia berharap, para kepala sekolah yang dimintai keterangan oleh jaksa dapat menyampaikan apa yang dialami dan tidak perlu takut dalam menyampaikan kebenaran.
"Kami dari Komisi IV DPRD Lampung Tengah mensupport para kepala sekolah untuk menyampaikan apa adanya kepada penyidik. Katakan yang sesungguhnya, sesuai dengan yang dialami," tegas Meri.
Legislator asal PKB ini juga meminta agar penyidik tetap profesional dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.
"Saya percaya, penyidik dari Kejati maupun Kejari Lampung Tengah bekerja profesional sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami di DPRD mensupport tugas penegakan hukum yang tengah dilakukan. Ini semua demi perbaikan ke masa depan," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, buntut dugaan korupsi berupa pemerasan atas program revitalisasi tahun anggaran 2026, Selasa, 17 November 2026, 83 orang kepala sekolah diperiksa jaksa.
Pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah di Kantor Kejari Lampung Tengah di Gunung Sugih ini dilakukan oleh tim gabungan dari Kejati Lampung dan Kejari setempat.
Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, SH, MH, mewakili Kajari Dr. Rita Susanti, SH, MH, menjelaskan, pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah itu terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atas program revitalisasi sekolah tahun 2026 yang dananya bersumber dari APBN.
"Hari ini, kami tim gabungan dari Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah terkait dana revitalisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026," kata Okky Desvian.
Diketahui, penanganan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dalam program revitalisasi sekolah di Lampung Tengah ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejati Lampung nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026, tertanggal 9 November 2026.
Pada Selasa siang pekan lalu, 10 November 2026, aparat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah di Jln. H. Muchtar, Gunungsugih.
Penggeledahan kantor Disdikbud Lampung Tengah ini terkait perkara dugaan setoran proyek 15 persen dana revitalisasi dari sejumlah sekolah. Tim yang berjumlah sekitar 10 orang itu menggeledah ruangan Kepala Disdikbud, ruang bendahara, dan ruangan lain terkait dugaan korupsi dana revitalisasi pendidikan. Penggeledahan tim Pidsus Kejaksaan dilakukan selama sekitar lima jam, mulai pukul.15.30 WIB.
Dasar penggeledahan terhadap kantor Disdikbud itu adalah PRIN: 07/L.8/Fd.7/10/2026, tanggal 30 Oktober 2026. Saat penggeledahan, Kepala Disdikbud, Dr. Nur Rohman, dan bendahara Eko Prianto, tidak berada di tempat. Namun, menurut sejumlah pegawai, keduanya ada di kantor sejak pagi.
Sumber inilampung.com usai diperiksa jaksa di Kejari Lampung Tengah menyatakan, mayoritas kepala sekolah mengakui adanya setoran 15 persen bagi sekolah penerima program revitalisasi.
"Mayoritas kepala sekolah kooperatif dalam pemeriksaan. Mengakui adanya permintaan setoran 15 persen," ucap sumber melalui telepon. (zal/inilampung)

