![]() |
| Wagub Jihan saat membuka Pelatihan Bendahara KDKMP beberapa waktu lalu. (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Sebanyak 924 gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah rampung menjalani proses verifikasi dan validasi. Tinggal menunggu tahap audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum proses serah terima dilakukan untuk beroperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, mengatakan, penyelesaian verifikasi dan validasi tersebut menjadi salah satu tahapan dalam persiapan operasional gerai Kopdes Merah Putih di Lampung.
Setelah proses audit BPKP dilaksanakan, menurut Fitri, tahapan berikutnya adalah penyusunan berita acara serah terima gerai sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal itu disampaikan Fitrianita Damhuri pada pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, beberapa hari lalu.
Bendahara Ikuti Pelatihan
Selain menyampaikan perkembangan gerai koperasi, Fitri menyebut, Pemprov Lampung juga tengah menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan keuangan Kopdes Merah Putih melalui pelatihan dan sertifikasi terhadap sekitar 1.800 calon bendahara dari 15 kabupaten/kota.
Pelatihan berlangsung secara bertahap, mulai 26 Oktober hingga 20 November 2026 di enam wilayah, yakni Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Pesisir Barat.
Menurutnya, peserta akan mendapatkan pembekalan selama tiga setengah hari sebelum mengikuti sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Materi pelatihan meliputi konsep dasar akuntansi, pencatatan transaksi kas dan nonkas, administrasi keuangan, penyusunan jurnal, pengelolaan buku besar, hingga penyusunan dan analisis laporan keuangan. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai penghitungan sisa hasil usaha (SHU) serta perpajakan koperasi.
Tantangannya Beri Manfaat
Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang membuka kegiatan tersebut mengingatkan bahwa kesiapan operasional Kopdes Merah Putih tidak hanya bergantung pada ketersediaan gerai dan modal usaha, tetapi juga kemampuan pengurus dalam menjalankan tata kelola koperasi secara profesional.
Menurut Jihan, pembentukan Kopdes Merah Putih di Lampung telah menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam percepatan pembentukan kelembagaan dan penyelesaian administrasi. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota serta masyarakat.
Jihan menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi, mengingat dana yang dikelola berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Bendahara itu bukan sekadar penerima atau pengeluar uang, tetapi bagian penting dari sistem pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Ingat, ada uang masyarakat yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan KDKMP," ujar Wagub Jihan.
Ia meminta setiap bendahara menjaga kedisiplinan dalam pencatatan transaksi, memisahkan keuangan pribadi dari keuangan koperasi, serta memastikan seluruh penggunaan dana memiliki bukti administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, laporan keuangan harus disusun secara terbuka dan dapat ditelusuri oleh anggota, pengurus, maupun pengawas koperasi untuk mencegah persoalan dalam pengelolaan dana.
"Keberhasilan tersebut ditentukan oleh tata kelola yang baik, integritas para pengurus, partisipasi anggota, dan kemampuan pengelolaan keuangan secara benar, bukan hanya berpacu pada modal semata," ujarnya.
Jihan juga menyoroti beragam respons masyarakat terhadap kehadiran Kopdes Merah Putih, mulai dari dukungan hingga kritik. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi dorongan bagi pengurus untuk membuktikan bahwa koperasi mampu memperkuat perekonomian desa dan kelurahan.
Terlebih, keberadaan koperasi berpotensi mengubah pola kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk hubungan usaha dengan tengkulak dan pelaku ekonomi lainnya. Karena itu, pengurus diharapkan mampu membangun komunikasi dan pendekatan yang baik agar koperasi dapat diterima masyarakat.
Untuk memastikan kesiapan operasional tersebut, Jihan meminta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung bersama dinas terkait di kabupaten/kota terus melakukan pendampingan, koordinasi, dan pengawasan, termasuk setelah pelatihan dan sertifikasi bendahara selesai dilaksanakan.
Ia juga mengingatkan agar penilaian sertifikasi dilakukan secara objektif sehingga peserta yang dinyatakan kompeten benar-benar memiliki kemampuan mengelola keuangan koperasi secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. (zal/inilampung)

