-->
Cari Berita

Breaking News

Proyek Islamic Center Mesuji Diduga Rugikan Negara Rp20 Miliar: Polda Lampung Tunggu Kepastian Audit BPKP

Dibaca : 0
 
INILAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2026


Islamic Center Mesuji

INILAMPUNGCOM ---- Pelaksana proyek pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center di Kabupaten Mesuji dipastikan ketar-ketir. Mengapa begitu? Karena penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyidikan dugaan korupsi proyek berdana APBD sekitar Rp75 miliar tersebut.

Menurut penghitungan sementara pihak Polda Lampung, potensi kerugian negara atas proyek yang disebut-sebut ditangani kontraktor beken di Lampung itu, diperkirakan mencapai Rp15 miliar hingga Rp20 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, mengatakan penyidik telah menerima hasil pemeriksaan dari ahli Politeknik Bandung. Hasil tersebut selanjutnya akan dibahas bersama BPKP sebagai bagian dari proses penghitungan kerugian negara.

“Untuk penghitungan kasar dari kepolisian, angkanya sekitar Rp15 miliar sampai Rp20 miliar. Namun, itu masih estimasi. Kami masih menunggu hasil penghitungan dari BPKP,” kata Heri Rusyaman di Mapolda Lampung, Selasa siang, 20 Oktober 2026, seperti dikutip dari RMollampung.id.

Menurut Heri, hasil penghitungan resmi BPKP menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan langkah penyidikan berikutnya, termasuk penetapan tersangka.

Ditegaskan, penyidik akan mendalami pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab setelah hasil penghitungan kerugian negara diterima.

“Nanti setelah keluar penghitungan dari BPKP, kita akan tunjukkan beberapa yang menjadi tersangka. Yang paling penting, kita tunggu dulu hasil penghitungan kerugian negaranya,” lanjutnya.

Heri menambahkan, penyidik juga akan menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari perkara tersebut.

Penelusuran itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan menyasar pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, sepanjang ditemukan indikasi keterlibatan dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

“Siapa pun pejabat atau bupati yang menikmati kerugian negara akan kita panggil,” ucapnya. (kgm-1/inilampung)

LIPSUS