 |
| Gus A, Fahd, Nusron, dan P=Lampri |
Terbaru, public mulai bertanya-tanya siapa Gus A, dan dua tokoh sentral yang diduga punya kedekatan dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Konfirmasi mengenai Gus A mulai terbuka setelah Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ditanya wartawan apakah Gus A ada dalam dan 17 orang yang diamankan.
Gus A adalah nama yang disematkan buat Arif Sugiyanto. Dia merupakan Bupati Kebumen periode 2021–2025 yang saat itu memimpin Kabupaten Kebumen bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih. Nama Arif Sugiyanto menambah daftar pihak di luar jajaran pejabat pertanahan yang ikut diamankan KPK dalam OTT pada Senin malam (14/9/2026).
- BACA TERKIAT:
- KPK Guncang Kantor BPN Bogor, Politisi Golkar Fahd A. Rafiq dan Bos Sumarecon Turut Ditangkap
Selain Arif, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, dan Lampri, Direktur Jenderal Penataan Agraria dan Tata Ruang (PPTR) saat itu ikut diamankan.
Dekat Nusron Wahid
Saat ini, KPK sudah mengamankan 17 orang. Diantara 17 orang terdapat sejumlah nama dengan latar belakang berbeda, mulai dari pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), mantan bupati hingga politisi.
Yang menarik, dari 17 nama, setidaknya tiga nama memiliki jejak keterkaitan (neksus) dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Lampri, Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, dan Arif Sugiyanto.
Arif Sugiyanto dan Jejaknya di Golkar
Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen yang juga turut diamankan dalam OTT.
Arif Sugiyanto merupakan satu dari banyak anggota kepolisian yang memilih terjun ke dunia politik praktis. Dalam perjalanannya, ia sempat meniti karier politik sebagai eksekutif tingkat daerah.
Arif menjadi polisi sejak 1997. Masa dinasnya sebagai polisi bermula sejak ia lulus dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido Polda Metro Jaya. Masa dinas Arif sebagai polisi berlangsung hingga 2017.
Arif memiliki persinggungan dengan Partai Golkar dalam kontestasi Pilkada Kebumen 2024. DPP Golkar sebelumnya memberikan penugasan hingga rekomendasi kepada pasangan Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih untuk maju dalam Pilkada Kebumen.
Keputusan tersebut menunjukkan adanya hubungan politik antara Arif dengan struktur Partai Golkar di tingkat pusat.
Pada saat yang sama, Nusron merupakan salah satu figur penting Golkar yang memegang posisi strategis dalam pemenangan pemilu dan konsolidasi politik partai, khususnya di Pulau Jawa.
Fadh A. Arafiq dan Dapil Jawa Tengah
Nama kedua adalah Fahd Arafiq, politikus Golkar yang turut diamankan dalam OTT tersebut.
Jejak Fahd dengan Nusron berada di wilayah politik. Dalam persiapan Pemilu 2024, Nusron memegang posisi strategis di Partai Golkar sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Golkar.
Pada periode tersebut, Ranny Fahd Arafiq, istri Fahd, ditempatkan sebagai calon anggota legislatif nomor urut satu Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok.
Penempatan nomor urut tersebut berlangsung dalam konteks strategi pencalonan Partai Golkar menghadapi Pemilu 2024. Posisi Nusron sebagai salah satu pengurus strategis bidang pemenangan pemilu membuat nama keduanya berada dalam lanskap politik yang sama.
Namun, fakta mengenai hubungan politik tersebut tidak dapat ditarik sebagai bukti adanya hubungan dengan perkara OTT KPK.
Yang menarik untuk dicermati adalah sejauh mana hubungan yang sebelumnya berada di ranah politik tersebut berkaitan dengan perkara HGB yang sedang dibongkar KPK.
Sama hal Arif Sugianto, nama Fahd terhubung dengan kedekatan personal Menteri ATR/BPN dengan salah satu kader sski demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi KPK yang menyebut hubungan Arif dengan Golkar ataupun Nusron berkaitan dengan dugaan korupsi yang menjadi dasar OTT.
Lempri Mantan Kepala BPN Jawa Tengah
Nama Lampri tentu sangat dikenal di Lembaga ATR/BBP. Ia merupakan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Agraria dan Tata Ruang (PPTR).
Jejak Lampri dengan Nusron berada dalam konteks birokrasi. Sebelum menduduki posisi tersebut, Lampri menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah.
Nusron sendiri merupakan politikus Golkar yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Jawa Tengah II, meliputi Demak, Jepara, dan Kudus. Setelah itu, Nusron ditunjuk menjadi Menteri ATR/BPN pada Oktober 2024.
Pada Februari 2026, beberapa bulan setelah menduduki kursi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron mengangkat Lampri sebagai Direktur Jenderal PPTR.
Namun, hubungan struktural tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan Nusron dalam perkara yang kini ditangani KPK.
Hingga Selasa siang ini, KPK belum mengungkap dugaan peran Arif Sugiyanto, Fahd Arafiq dan Lampri. Belum diketahui pula apakah mereka berkaitan langsung dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor atau dengan dugaan penerimaan lain yang tengah didalami penyidik.
KPK masih memeriksa seluruh pihak yang diamankan untuk menyusun konstruksi perkara secara lengkap. (bi/dbs/inilampung)