 |
| Eva Dwiana (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Walikota Bandarlampung Eva Dwiana diminta menghentikan kebiasaan menabur uang rakyat dengan modus memberi hibah ke berbagai instansi vertikal. Karena memasuki tahun 2026, pemkot memiliki utang belanja sebanyak Rp263.823.452.660,87.
"Sudahlah, hentikan kebiasaan memberi hibah-hibah itu, apalagi untuk instansi vertikal. Itu uang rakyat Bandarlampung, prioritaskanlah untuk kemanfaatan rakyat," kata pengamat kebijakan publik dari PUSKAP Provinsi Lampung, Gunawan Handoko, Kamis malam, 17 September 2026.
Menurutnya, masyarakat Bandarlampung sudah jengah dengan gaya Walikota Eva Dwiana selama ini yang "sok borju" dengan menabur hibah memakai uang rakyat tersebut.
"Tata kelola keuangan Pemkot Bandarlampung banyak tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberi hibah memang diperbolehkan, namun setelah kebutuhan atas kewajiban tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terselesaikan," jelas Gunawan Handoko.
Ditegaskan, selama kepemimpinan Eva Dwiana, setiap akhir tahun anggaran selalu meninggalkan kekurangan dana untuk membiayai kebutuhan kegiatan pemerintahan.
"Kewajiban jangka panjang pemkot alias utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp393,5 miliar dan per 31 Desember 2025 lalu senilai Rp341 miliaran. Datanya ada di Laporan Keuangan Pemkot Bandarlampung dan ditandatangani Walikota Eva Dwiana. Artinya, ini data riil, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kondisi keuangan yang demikian, sangatlah tidak tepat jika Walikota mempertahankan hobinya menghamburkan uang rakyat di APBD untuk memberi hibah, apalagi ke instansi vertikal yang notabene sudah memiliki anggaran dari APBN," urai Gunawan Handoko.
Melihat "kegigihan" Walikota Eva Dwiana membagi-bagi uang rakyat untuk hibah selama ini, yang tidak berdampak langsung bagi kebutuhan warga Bandarlampung, Gunawan Handoko menyarankan pihak yang diberi hibah hendaknya berani menolak.
"Selama ini meski diingatkan bahkan dikritik pedas pun Walikota tidak peduli. Maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keuangan Pemkot Bandarlampung agar tetap bermanfaat nyata bagi masyarakat, saya menyarankan pihak yang akan diberi hibah untuk menolak," ucap pensiunan ASN Pemkot Bandarlampung ini.
Benarkah memasuki tahun 2026 ini Pemkot Bandarlampung memiliki utang belanja sebesar Rp263.823.452.660,87? Ternyata memang benar. Hal itu terungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandarlampung Tahun 2025 yang ditandatangani Walikota Eva Dwiana 26 Mei 2026 lalu.
Mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 44A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, terungkap dalam Keputusan Walikota Bandarlampung Nomor: 267/IV.02/HK/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penetapan Kewajiban Terhadap Kegiatan yang Tunda Bayar Pada APBD Tahun Anggaran 2025 dan Sisa Kewajiban Terhadap Kegiatan yang Gagal Bayar Pada APBD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp198.382.517.828.
Dan menurut BPK, terdapat kewajiban lainnya yang tidak tertuang dalam Keputusan Walikota Bandarlampung tersebut sebesar Rp65.440.934.832,87 sampai tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian, total utang belanja pemkot Rp263.823.452.660,87.
Daftar Utang Belanja
Di mana saja utang belanja Pemkot Bandarlampung sampai akhir tahun 2025 sebanyak Rp263,8 miliar yang menjadi beban di tahun 2026 ini? Berikut datanya:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Utang belanja pegawai Rp27.062.151.926. Utang belanja barang dan jasa Rp670.245.458. Utang belanja modal Rp696.509.150. Total utang belanja Rp28.428.906.534.
2. Dinas Kesehatan. Utang belanja pegawai Rp1.799.352.025,12. Utang belanja barang dan jasa Rp10.661.879.305,88. Total utang belanja Rp12.461.231.331.
3. RSUD DR. A. Dadi Tjokrodipo. Utang belanja pegawai Rp240.789.507. Utang belanja barang dan jasa Rp37.962.741.632,87. Utang belanja modal Rp3.706.467.604. Total utang belanja Rp41.909.998.743,87.
4. Dinas Pekerjaan Umum. Utang belanja barang dan jasa Rp101.493.620.980. Utang belanja modal Rp48.062 688.500. Total utang belanja Rp149.556.309.480.
5. Dinas Perumahan dan Permukiman. Utang belanja barang dan jasa Rp48.000.000. Total utang belanja Rp48.000.000.
6. Satuan Polisi Pamong Praja. Utang belanja barang dan jasa Rp1.948.000.000. Total utang belanja Rp1.948.000.000.
7. Dinas Sosial. Utang belanja barang dan jasa Rp34.000.000. Total utang belanja Rp34.000.000.
8. Dinas Tenaga Kerja. Utang belanja barang dan jasa Rp23.314.360. Total utang belanja Rp23.314.360.
9. Dinas PP dan PA. Utang belanja barang dan jasa Rp19.108.660. Total utang belanja Rp19.108.660.
10. Dinas Pangan. Utang belanja barang dan jasa Rp24.000.000. Total utang belanja Rp24.000.000.
11. Dinas Lingkungan Hidup. Utang belanja barang dan jasa Rp1.907.389.324. Total utang belanja Rp1.907.389.324.
12. Disdukcapil. Utang belanja barang dan jasa Rp114.000.000. Total utang belanja Rp114.000.000.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Utang belanja barang dan jasa Rp12.000.000. Total utang belanja Rp12.000.000.
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Utang belanja barang dan jasa Rp47.272.739. Total utang belanja Rp47.272.739.
15. Dinas Perhubungan. Utang belanja barang dan jasa Rp703.093.200. Total utang belanja Rp703.093.200.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika. Utang belanja barang dan jasa Rp70.000.000. Total utang belanja Rp70.000.000.
17. Dinas Koperasi. Utang belanja barang dan jasa Rp45.562.571. Total utang belanja Rp45.562.571.
18. Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Utang belanja barang dan jasa Rp65.000.000. Total utang belanja Rp65.000.000.
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Utang belanja barang dan jasa Rp42.000.000. Total utang belanja Rp42.000.000.
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Utang belanja barang dan jasa Rp30.801.921. Total utang belanja Rp30.801.921.
21. Dinas Kelautan dan Perikanan. Utang belanja barang dan jasa Rp62.000.000. Total utang belanja Rp62.000.000.
22. Dinas Pariwisata. Utang belanja barang dan jasa Rp48.574.942. Total utang belanja Rp48.574.942.
23. Dinas Pertanian. Utang belanja barang dan jasa Rp116.058.164. Total utang belanja Rp116.058.164.
24. Dinas Perdagangan. Utang belanja barang dan jasa Rp150.000.000. Total utang belanja Rp150.000.000.
25. Dinas Perindustrian. Utang belanja barang dan jasa Rp33.482.958. Total utang belanja Rp33.482.958.
26. Bappeda. Utang belanja barang dan jasa Rp14.040.000. Total utang belanja Rp14.040.000.
27. BPKAD. Utang belanja barang dan jasa Rp174.000.000. Total utang belanja Rp174.000.000.
28. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Utang belanja barang dan jasa Rp397.880.250. Total utang belanja Rp397.880.250.
29. Badan Kepegawaian Daerah. Utang belanja barang dan jasa Rp36.979.250. Total utang belanja Rp36.979.250.
30. Sekretariat Daerah. Utang belanja barang dan jasa Rp2.100.542.796. Total utang belanja Rp2.100.542.796.
31. Sekretariat DPRD. Utang belanja barang dan jasa Rp1.529.282.212. Utang belanja modal Rp234.628.810. Total utang belanja Rp1.763.911.022.
32. Inspektorat. Utang belanja barang dan jasa Rp24.000.000. Total utang belanja Rp24.000.000.
33. Badan Kesbangpol. Utang belanja barang dan jasa Rp2.054.100. Total utang belanja Rp2.054.100.
34. BPBD. Utang belanja barang dan jasa Rp242.100.000. Total utang belanja Rp242.100.000.
35. Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Utang belanja barang dan jasa Rp1.112.000.000. Total utang belanja Rp1.112.000.000.
36. Kecamatan Tanjungkarang Barat. Utang belanja barang dan jasa Rp1.024.887.500. Total utang belanja Rp1.024.887.500.
37. Kecamatan Tanjungkarang Timur. Utang belanja barang dan jasa Rp842.000.000. Total utang belanja Rp842.000.000.
38. Kecamatan Telukbetung Utara. Utang belanja barang dan jasa Rp1.077.875.400. Total utang belanja Rp1.077.875.400.
39. Kecamatan Telukbetung Barat. Utang belanja barang dan jasa Rp780.924.000. Total utang belanja Rp780.924.000.
40. Kecamatan Telukbetung Selatan. Utang belanja barang dan jasa Rp1.048.000.000. Total utang belanja Rp1.048.000.000.
41. Kecamatan Kedaton. Utang belanja barang dan jasa Rp1.069.000.000. Total utang belanja Rp1.069.000.000.
42. Kecamatan Sukarame. Utang belanja barang dan jasa Rp916.500.000. Total utang belanja Rp916.500.000.
43. Kecamatan Panjang. Utang belanja barang dan jasa Rp1.525.125.462. Total utang belanja Rp1.525.125.462.
44. Kecamatan Rajabasa. Utang belanja barang dan jasa Rp880.708.332. Total utang belanja Rp880.708.332.
45. Kecamatan Tanjung Senang. Utang belanja barang dan jasa Rp864. 605.070. Total utang belanja Rp864.605.070.
46. Kecamatan Sukabumi. Utang belanja barang dan jasa Rp1.178.726.182. Total utang belanja Rp1.178.726.182.
47. Kecamatan Kemiling. Utang belanja barang dan jasa Rp1.756.576.500. Total utang belanja Rp1.756.576.500.
48. Kecamatan Enggal. Utang belanja barang dan jasa Rp873.699.000. Total utang belanja Rp873.699.000.
49. Kecamatan Kedamaian. Utang belanja barang dan jasa Rp1.000.000.000. Total utang belanja Rp1.000.000.000.
50. Kecamatan Telukbetung Timur. Utang belanja barang dan jasa Rp834.425.000. Total utang belanja Rp834.425.000.
51. Kecamatan Bumi Waras. Utang belanja barang dan jasa Rp1.088.777.808. Total utang belanja Rp1.088.777.808.
52. Kecamatan Labuhan Ratu. Utang belanja barang dan jasa Rp803.500.000. Total utang belanja Rp803.500.000.
53. Kecamatan Way Halim. Utang belanja barang dan jasa Rp1.319.585.061. Total utang belanja Rp1.319.585.061.
54. Kecamatan Langkapura. Utang belanja barang dan jasa Rp672.925.000. Total utang belanja Rp672.925.000.
55. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Utang belanja barang dan jasa Rp498.000.000. Total utang belanja Rp498.000.000.
Dengan demikian, utang belanja Pemkot Bandarlampung hingga 31 Desember 2025 sebanyak Rp263.823.452.660,87 tersebut terdiri atas utang belanja pegawai senilai Rp29.102.293.458,12, utang belanja barang dan jasa Rp182.020.865.138,75, dan utang belanja modal Rp52.700.294.064. (kgm-2/inilampung)