 |
Ketua DPD Partai Golkar Pesisir Barat Argento Kesuma didampingi Sekretaris DPD Rizki Putra. Foto: Eva Gustina. |
INILAMPUNGCOM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan pernyataan sikap terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang dinilai tidak efektif.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Pesisir Barat Argento Kesuma didampingi Sekretaris DPD Rizki Putra di Kantor Sekretariat Partai Golkar, Jalur Dua Simpang Lapter, Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (3/9/2026) sore.
Ada tiga poin yang disoroti Golkar. Pertama, rencana pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kedua, Golkar meminta Pemkab Pesisir Barat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga. Ketiga, Golkar menyoroti persoalan administratif dalam pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pasar Krui.
"Tujuan disampaikan pernyataan sikap Partai Golkar ini sebagai penyeimbang, pengawasan, dan kontrol terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang dinilai kurang efektif," kata Argento.
Terkait rencana pembahasan KUA PPAS Perubahan 2026, Golkar menilai Pemkab Pesisir Barat perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, terutama masih adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan.
"Rencana KUA PPAS Perubahan Tahun 2026 ini perlu melihat kondisi keuangan daerah. Masih banyak utang kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan Pemkab Pesisir Barat. Hal ini sangat memengaruhi stabilitas keuangan pemerintah daerah dan dapat mengurangi minat pihak ketiga untuk berinvestasi dalam pembangunan yang diselenggarakan Pemkab," ujarnya.
Golkar juga meminta Pemkab Pesisir Barat menyelesaikan persoalan pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pasar Krui. Partai tersebut meminta kontrak kegiatan pembangunan dibatalkan karena menilai terdapat persoalan administratif dalam penyediaan lahan.
"Kami mengharapkan Pemkab Pesisir Barat membatalkan kontrak kegiatan pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pasar Krui karena terdapat persoalan administrasi yang disebabkan perencanaan penyediaan lahan yang tidak matang," katanya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Pesisir Barat Rizki Putra menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah daerah, terutama yang dinilai tidak efektif, tidak efisien, dan tidak berpihak kepada masyarakat.
"Kami DPD Partai Golkar akan selalu mengkritisi, mengawal, dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, terutama yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak pro rakyat," kata Rizki.
Golkar juga meminta Pemkab Pesisir Barat terbuka dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat secara terbuka dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya. (Eva)