 |
| SMAN 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang kunjungan ke DLH Provinsi Lampung (ist/inilampung) |
INILAMPUNGCOM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung menargetkan 160 sekolah jenjang SMA, SMK, dan MA sederajat di provinsi ini berstatus Adiwiyata pada periode 2026-2030.
Target tersebut disampaikan Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Lampung, Wawan Sah, saat menerima kunjungan silaturahmi SMAN 1 Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, di Kantor DLH Provinsi Lampung, Jum'at, 11 September 2026.
“Program Adiwiyata adalah upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan perilaku ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan,” jelas Wawan, mewakili Kepala DLH Provinsi Lampung, Riski Sofyan.
Ditambahkan Wawan, Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal sangat konsen terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu implementasinya adalah melalui Program Sekolah Adiwiyata.
“Kami dengan senang hati menerima kunjungan silaturahmi dari SMAN 1 Dente Teladas. Mudah-mudahan upaya mewujudkan Sekolah Adiwiyata bisa terpenuhi dari aspek kebersihan dan sanitasi, pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati, penghematan dan konservasi air, serta penghematan dan konservasi energi,” ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini 54 sekolah di Lampung yang telah melakukan registrasi Sekolah Adiwiyata. Ke depan, DLH Lampung akan mengagendakan kunjungan pembinaan dan supervisi ke sekolah-sekolah yang telah mendaftar program tersebut.
Dijelaskan Wawan bahwa dasar Hukum dan mekanisme penilaian pelaksanaan Program Adiwiyata yakni Permen Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, dan Kepmen LH/BPLH RI Nomor 1316 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Adiwiyata.
Wawan juga menegaskan bahwa seluruh mekanisme pengusulan dan penilaian Program Adiwiyata saat ini telah terintegrasi secara digital.
“Seluruh proses pengusulan dan penilaian dilakukan melalui Sistem Informasi Adiwiyata atau SIDIA. Jadi lebih transparan dan terukur,” tuturnya. (zal/inilampung)