INILAMPUNGCOM -- Partai Golkar mulai panaskan mesin politik menjelang Pemilu 2029. Salah satunya menggelar training of trainer (TOT) sebagai bagian cara untuk seleksi calon anggota legislatif.
"Hari ini kita sudah ToT, berarti kabupaten kota yang belum Musda (Musyawarah Daerah) tinggal 30%, dan konsolidasi akan selesai semua di tahun 2026,” kata Bahlil Lahadalia saat membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) yang digelar Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, 3 Agustus 2026.
Ketua Umum DPP Golkar Bahlil mengatakan, tahun ini (2026) seluruh rangkaian konsolidasi partai selesai semua di tingkat kecamatan. "Akhir tahun ini sudah mulai kita menghitung menginventarisasi daftar caleg supaya 2027 kita udah kerja-kerja politik. Makanya, konsolidasi harus selesai tahun 2026."
Menurut dia, penyelesaian konsolidasi organisasi menjadi fondasi penting sebelum Partai Golkar mulai menjalankan strategi politik menuju Pemilu 2029.
SUMBER DANA PARTAI, HALALAN-TOYIBAN
Bahlil menaruh harapan besar agar Akademi Partai Golkar terus berjalan sebagai wadah kaderisasi partai. Ia meminta pembiayaan akademi dilakukan secara transparan dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya punya harapan besar untuk akademi partai ini tetap berjalan. Dan untuk biaya akademi partai, itu langsung, abang nggak boleh minta di tempat lain, langsung minta kepada ketua fraksi. Karena Ketua Fraksi sudah saya arahkan untuk ambil pos-pos yang halal toyiban." Ujar Bahlil menunjuk beberapa senior Golkar, Hajrianto Y. Tohari, Aburizal Bakrie, dan Zainuddin Amali.
"Enggak boleh ada biaya pengkaderan diambil dari pos-pos yang abu-abu. Harus semuanya bagus, supaya hasilnya bagus, supaya pengkaderannya bagus,” kata Menteri ESDM itu menegaskan lagi.
Bahlil mengibaratkan sumber pendanaan kaderisasi sama pentingnya dengan memberikan nafkah kepada anak di dalam keluarga.
Menurutnya, dana yang digunakan harus berasal dari sumber yang baik agar menghasilkan kader yang berkualitas.
“Ini sama dengan analogi anak. Kita di rumah itu untuk makan-minum anak itu harus betul-betul uangnya itu harus yang bisa dipertanggungjawabkan, supaya mereka besar menjadi orang yang hebat. Sama dengan biaya training. Jangan main ambil biaya dari tempat lain, biayanya harus halal toyiban supaya itu menjadi amal jariyah untuk kita semua, gitu,” katanya.
JANGAN BANYAK SEREMONI
Selain menyoroti kaderisasi, Bahlil juga mengevaluasi pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) yang selama ini dilakukan Partai Golkar.
Menurutnya, pelaksanaan Bimtek masih terlalu banyak mengedepankan seremoni.
“Kalau saran saya, bimtek-bimtek yang kalian lakukan ini, taruh seremonial terlalu banyak. Bimtek materinya itu, ngapain Bimtek 1.000 orang? Ilmu apa yang mau masuk di situ? Aku dengar saja aku yang pidato saja pusing, gitu,” ujarnya.
"Mendingan ke depan Bimtek itu bikin per wilayah. Contoh, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Jawa, wilayah Maluku, Papua bikin zonasi saja. Karena isunya pasti berbeda-beda dan lebih fokus. Jadi, ini kerja-kerja senyap. Nggak boleh lagi gitu, terlalu banyak seremonial. Seremonial pentinglah, oke. Tapi ini orang lain, partai lain itu kerjanya sudah jejaring. Sudah harus kita masuk,” kata Bahlil.
ANGGOTA DEWAN LOMBO-LOMBO
Menurut Bahlil, materi Bimtek juga harus lebih aplikatif. Selain memberikan konsep besar, pelatihan perlu membekali kader dengan kemampuan implementasi.
“Dan kalau boleh, Bang, pematerinya sudah kayak gitu. Jadi konsep besarnya ada, tapi implementasinya ada. Dan teknik menggiring opini ketika ada terjadi perdebatan-perdebatan di rapat komisi. Nah, ini Bang Andi Mattalatta ini, Bang ZA, abang-abang inilah semua ahlinya,” katanya.
Ia menilai kualitas anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI perlu terus ditingkatkan agar lebih menonjol dalam menjalankan fungsi legislasi.
“Tapi ini yang harus menurut saya yang harus ditambah supaya 102 kursi itu menyala gitu loh. Jangan 102 kursi itu lombo-lombo loyo gitu,” tutur Bahlil.
Kita ingin anggota Partai Golkar yang jadi pejabat publik adalah mereka yang punya kompetensi, bukan hanya punya kompetensi elektoral bisa cari suara, tapi punya kompetensi dalam menjalankan tugas pada saat dia menjadi pejabat publik baik di eksekutif maupun di legislatif,” tegas Bahlil. (kmpr/kgm/inilampung)